KAPAN SEORANG PEMIMPIN BOLEH DINASEHATI DAN DIKRITISI DI DEPAN UMUM?

Dalam sebuah kesempatan, Syaikh Prof. Dr. Sulaiman ar-Ruhaili hafizhahullah, salah seorang guru besar Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar di Masjid Nabawi, memaparkan batasan-batasan syari kapan diperbolehkan menasehati pemimpin secara terang-terangan.

Berikut ini adalah intisari apa yang beliau sampaikan. Penulis menyajikannya dengan bahasa yang sedikit lepas, agar lebih mudah dipahami.

Asy-Syaikh mengatakan:

Setiap yang berakal tahu bahwa cara menasehati anak, tidak sama dengan cara menasehati bapak. Jika bapakmu merokok dan anakmu juga merokok, tentu engkau akan menasehati keduanya dengan pendekatan dan cara yang berbeda. Jika engkau nasehati bapakmu persis dengan cara engkau menasehati anakmu, orang-orang yang berakal tentu akan mengingkarimu. Jika menasehati bapak saja harus memperhatikan kedudukan sang bapak, maka menasehati pemimpin juga tentu harus memperhatikan kedudukannya sebagai pemimpin.

Dalam urusan menasehati atau mengkritik tindakan yang dilakukan pemimpin, pada dasarnya harus dilakukan secara tersembunyi, tidak terang-terangan, atau tidak diumbar jadi konsumsi publik. Namun pada kondisi tertentu, menasehati pemimpin boleh dilakukan secara terang-terangan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

إن كان ولي الأمر موجودا عند فعل المنكر وأمنت الفتنة على الناس جاز إنكار المنكر علنا

manakala sang pemimpin ada hadir di tempat saat kemungkaran terjadi (yang mengingkari kemungkaran langsung bisa menasehati pemimpin di hadapannya saat itu juga, pemimpin juga punya kesempatan menjawab secara langsung-pent)

jika aman dari fitnah (artinya: pengingkaran kepada pemimpin secara terang-terangan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi orang-orang secara umum-pent)

Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu’anhu terhadap Marwan. Ketika Marwan hendak mendahulukan khutbah sebelum Shalat ‘Ied, dengan alasan agar orang-orang mendengarkan khutbah (karena setelah Shalat ‘Ied mereka langsung bubar). Tindakan Marwan ini diingkari oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiallaahu’anhu secara langsung kepada Marwan di depan umum.

Saat itu, pengingkaran langsung yang dilakukan oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu’anhu terhadap Marwan, tidak mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Tidak dikuatirkan menimbulkan fitnah. Sebab Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu’anhu adalah sosok sahabat yang sangat berwibawa.

Namun jika syarat-syarat itu tidak terwujud maka wajib menyembunyikan nasehat kepada pemimpin. Tidak boleh di depan umum. Sebab Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda:

من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبد له علانيةولكن ليأخذه بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه

“Siapa hendak menasehati pemimpin terkait suatu perkara, maka janganlah ia perlihatkan terang-terangan. Namun hendaklah ia merengkuh tangannya, mengajaknya menyendiri berdua (untuk dinasehati empat mata). Jika nasehat diterima, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya (untuk menasehati)” [Shahih, Takhrij Kitab As-Sunnah: 1097]

Nasehat kepada pemimpin tidak boleh dilakukan terang-terangan di khutbah Jumat, atau di mimbar-mimbar, tidak boleh disebarkan di media cetak, atau melalui situs-situs internet dan media sosial.

Syaikh kemudian menukil ucapan salaf yang beliau sebut layak ditulis dengan tinta yang lebih berharga dari emas;

نحن إذا كنا عند ولي الأمر كنا للعامة وإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر.

“Kami, saat berada bersama ulil amri, kami berbicara untuk kepentingan orang banyak. Namun ketika kami bersama orang-orang, kami bicara untuk ulil amri (mendoakan kebaikan untuk ulil amri dan menyerukan untuk tetap bersatu dalam jama’ah, tetap mendengar dan taat dalam perkara yang makruf-pent)”

Demikianlah intisari yang disampaikan oleh Syaikh. Lebih lengkapnya, silakan menyaksikan dan menyimak pemaparan Syaikh melalui tautan video berikut ini.

Sebagai tambahan, berikut ini ucapan al-Imam Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwanya ketika ditanya masalah mengingkari pemimpin secara terang-terangan;

هناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا. لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم… الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن مخطؤون. لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو الذي فيه الخطورة. والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم.

“Ada perbedaan antara berbicara (menasehati atau mengkritik pemimpin di saat) pemimpin berada di hadapan kita dengan berbicara di saat mereka tidak hadir di hadapan kita. Karena semua riwayat yang menyebutkan Salaf melakukan kritik terhadap pemimpin, semuanya terjadi manakala pemimpin atau hakim tersebut ada di hadapan mereka (berhadapan langsung, tidak mengkritik di belakang-pent).”

Perbedaannya adalah; jika pemimpin tersebut berada di hadapan pengkritik maka Pemimpin mungkin untuk mengklarifikasi dan melakukan pembelaan diri atau menjelaskan alasan dan pandangannya, boleh jadi pemimpin tersebut yang benar dan kitalah yang keliru.

Namun jika kritik itu dilakukan (di belakang) disaat pemimpin tersebut tidak ada dihadapan kita, lantas kita mulai mengkritisi dan menelanjangi pemimpin tersebut semau kita, inilah yang berbahaya.”

Demikian paparan Al-Imam Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah yang saya nukilan dari rekaman fatwa beliau di tautan ini: https://youtu.be/yWU-ruGF_C0 (menit: 13.50).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas sekali, bahwa mengkritik pemimpin muslim yang sah di forum-forum umum atau di media-media sosial, tidak memiliki sisi pembenaran sedikitpun, termasuk jika berdalih dengan kisah pengingkaran yang dilakukan oleh Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu’anhu terhadap Marwan bin al-Hakam yang ketika itu menjabat sebagai Amir di Madinah.

Wallahu a’lam

***

ABU ZIYAN JOHAN SAPUTRA HALIM

(Pimpinan Redaksi Buletin Al Hujjah)

Leave a Comment